Konsultan Pajak Koja Perhitungan Pajak Penghasilan –

Apakah Anda Tahu Tentang  Pajak Penghasilan?

Pajak Penghasilan (PPh) pada kenakan terhadap orang langsung dan badan, yg berkenaan menggunakan penghasilan, terkait dengan yg diterima atau di peroleh selama 1 (satu) tahun pajak.

Subjek Pajak Penghasilan Subjek PPh merupakan orang langsungWarisan yg belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yg berhak;badan; & bentuk usaha permanen (BUT).Baca Juga: Bentuk Usaha Tetap (BUT)Subjek Pajak Dalam NegeriOP (orang langsung) yg berdomisili di indonesia atau yg berada pada Indonesia lebih menurut 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam rentang ketika 12 (2 belas) bulan lamanya, maupun yg dalam suatu tahun pajak berada pada indonesia dan mempunyai niat untuk berdomisili pada Indonesia.Badan yang diIndonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah, Kongsi, koperasi, Firma, komplotan, perkumpulan,dana purna tugas, organisasi massa, organisai politik maupun homogen, lembaga, yayasan, bentuk bisnis tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.Jika memiliki warisan yang belum terbagi sebagai 1 (satu) kesatuan, menggantikan yg mempunyai hak. Subjek Pajak Luar NegeriOP (orang langsung) nir bertempat tinggal di indonesia atau berada pada Indonesia nir melebihi berdasarkan 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam rentang saat 12 (2 belas) bulan lamanya, & badan yang tidak didirikan maupun nir bertempat kedudukan pada Indonesia yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan bisnis melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.OP (orang langsung) nir berdomisili pada indonesia atau berada pada Indonesia tidak melebihi menurut 183 (seratus delapan puluh 3) hari dalam rentang ketika 12 (2 belas) bulan lamanya, & badan yang tidak didirikan maupun tidak bertempat kedudukan di Indonesia yg bisa menerima atau menerima penghasilan berdasarkan Indonesia bukan berdasarkan menjalankan usaha atau melakukan aktivitas melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Baca Juga: Perlakuan pajak penghasilan Atas pembayaran premi asuransiYang Tidak Termasuk Subjek PajakBadan perwakilan negara asingPejabat perwakilan diplomatik, & konsulat atau pejabat-pejabat lain berdasarkan aneka macam negara asing & orang-orang yang di perbantukan pada mereka yang bekerja dalam & bertempat tinggal beserta-sama mereka, menggunakan kondisi bukan Warga Negara Indonesia (WNI)dan di Indonesia nir memperoleh penghasilan lainnya dari pekerjaan atau jabatannya, dan negara yg bersangkutan memberikan perlakuan timbal kembali.Organisasi Internasional yang Konsultan Pajak Jakarta Utara sudah pada memutuskan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) menggunakan kondisi negara Indonesia harus menjadi anggota organisasi tadi, dan tidak pada perkenankan menjalankan bisnis maupun kegiatan lainnya buat memperoleh pennghasilan berdasarkan Indonesia selain anugerah pinjaman melalui pemerintah yang dana pinjamannya dari dari iuran para anggota.Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yg di menetapkan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan menggunakan kondisi bukan WNI & tidak menjalankan aktivitas usahanya atau kegiatan atau pekerjaan lain buat mendapatkan penghasilan di Indonesia.

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.03/2009

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 yg sudah diubah menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/ PMK.03/ 2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru,Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Namun pada Peraturan Menteri Keuangan tadi tidak memberikan contoh penghitungan angsuran Pajak Penghasilan.

Tulisan ini membahas penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 (selanjutnya dianggap angsuran PPh pasal 25) terhadap : a. Wajib Pajak baru; b. Wajib Pajak bank, badan bisnis milik Negara, badan usaha milik wilayah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan bersiklus; & c.Wajib Pajak orang pribadi pengusaha eksklusif.Baca Juga: Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) pada pasal 25 mengatur penghitungan angsuran Pajak Penghasilan.Ketentuan ini mengatur mengenai penghitungan besarnya angsuran bulanan yg harus dibayar sang Wajib Pajak sendiri pada tahun berjalan. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh menjelaskan ketentuan besarnya angsuran PPh yaitu: “Besarnya angsuran pajak pada tahun pajak berjalan yg harus dibayar sendiri sang Wajib Pajak buat setiap bulan adalah sebanyak Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yg lalu dikurangi dengan:Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan yg dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; &Pajak Penghasilan yg dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan pada bagian tahun pajak.”Selengkapnya

Penghitungan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pedagang Pengecer

Perkembangan jumlah pedagang pengecer semakin meningkat, baik yg berskala mini, sedang maupun akbar. Pedangan Pengecer …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *